PILKADA DKI DAN KOMITMEN TAK POLITISASI PANCASILA

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Lembaga ini dibentuk karena keprihatinan terhadap nilai-nilai Pancasila yang mulai ditinggalkan masyarakat. Di sisi lain, sebagian kalangan khawatir UKP-PIP ini hanya akan menjadi alat politik kekuasaan. Terlebih lagi menutup ruang diskusi bagi mereka yang dinilai anti-Pancasila.

Kepala UKP-PIP Yudi Latief mengatakan, kekhawatiran itu wajar muncul di tengah masyarakat. Indonesia memang memiliki pengalaman bahkan trauma pada politisasi Pancasila yang terjadi pada rezim terdahulu. Yudi meyakinkan, UKP-PIP tidak akan menjadi alat politik kekuasaan. Presiden Jokowi juga dirasa memiliki komitmen yang sama soal itu.

Hal ini dapat dilihat dari waktu pelantikan UKP-PIP. Yudi menjelaskan, ide pembentukan lembaga ini sudah ada sejak akhir 2016. Hanya saja, Presiden sepakat untuk menunda pelantikan sampai enam bulan ke depan.

Penundaan ini tentu bukan tanpa alasan. Tingginya dinamika politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi alasan utama. Pelantikan UKP-PIP di masa kampanye Pilkada DKI Jakarta hanya akan memperkuat persepsi publik Pancasila akan dipolitisasi.

Dengan komitmen ini, ujar dia, dapat dilihat keseriusan Presiden Jokowi dalam mengembalikan nilai Pancasila di tengah masyarakat. Jokowi masih bisa berpikir jernih dengan menunda pelantikan UKP-PIP sehingga tidak menimbulkan kegaduhan baru di masyarakat.

Pancasila tidak hanya berbicara satu periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Menurutnya, orang yang mengisi struktur organisasi UKP-PIP memang akan selesai masa tugasnya ketika masa jabatan Presiden habis, tapi lembaga ini tidak boleh berhenti.